Journal of Correctional Studies

PENYELENGGARAAN ASSESMEN BAGI NARAPIDANA TERORIS DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIRJEN PEMASYARAKATAN KEMENKUMHAM RI

2024-01-31T16:56:20+08:00

Assessment is a process of collecting information using appropriate tools and techniques. Assessment is used to determine the risk of recidivism and to map the rehabilitation needs of terrorist inmates (Napiter). This research aims to understand the implementation of assessments carried out by correctional officers for terrorist inmates. This study uses a normative legal method with secondary data sources in the form of primary legal materials, specifically the Decree of the Director General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, collected through a literature review. The results of this research show that the assessment process is carried out using various instruments, namely, instruments for assessing criminogenic factors of terrorist inmates and instruments for assessing the rehabilitation needs of high-risk terrorist inmate categories.

ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN

2024-01-31T16:56:22+08:00

This study aims to analyze the fulfillment of the rights of female convicts who are pregnant and breastfeeding at the Class IIA Women's Detention Center in Medan. This study uses empirical legal research methods by collecting data through structured interviews with pregnant and lactating women inmates as well as analysis of documents related to regulations and policies. The results of the study show that even though there are adequate lactation room facilities, there are still challenges in fulfilling the rights of female prisoners such as privacy, health and fair treatment. The implications of this research are the need to increase awareness, improve facilities, more inclusive policies, and pay attention to the welfare of mothers and fetuses.

PEMBERIAN AIR BERSIH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA

2024-01-31T16:56:24+08:00

Artikel ini mengulas isu krusial mengenai pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan dan dampaknya pada pemenuhan hak-hak narapidana. Pemberian air bersih merupakan komponen penting dalam menjaga kondisi hidup yang layak bagi narapidana, dan berperan vital dalam menjaga kesehatan serta kehidupan yang manusiawi di balik jeruji besi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian air bersih di lembaga pemasyarakatan, mengukur kualitas dan kuantitas air yang tersedia, serta mengeksplorasi dampaknya pada kesehatan dan hak asasi manusia narapidana. Melalui metode penelitian kualitatif dan literature review, data diperoleh dari sejumlah lembaga pemasyarakatan yang mencakup berbagai geografi dan struktur populasi narapidana. Hasil penelitian menunjukkan variasi yang signifikan dalam standar pemberian air bersih di berbagai lembaga pemasyarakatan, dengan beberapa lembaga mencapai tingkat pemenuhan hak yang tinggi, sementara yang lain masih mengalami permasalahan serius dalam hal akses air. Dalam hal ini, faktor-faktor seperti kebijakan internal, anggaran, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas air yang tersedia.

UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI TINJAU DARI KEPDIRJENPAS NO. 57 TAHUN 2019

2024-01-31T16:56:28+08:00

The article entitled "Earthquake Natural Disaster Management Efforts in Correctional Institutions Reviewed by Kepdirjenpas No. 57 of 2019" has significant implications in the context of natural disaster risk management and mitigation in correctional institutions. Kepdirjenpas No. 57 of 2019 is a regulation that regulates the guidelines for the implementation of disaster management in correctional institutions in Indonesia. The implications of this title cover various aspects relating to post-earthquake preparation, response and recovery. In this article, the review will discuss these implications in full and detail. This article uses a qualitative research method using literature review in providing the results of the study. Overall, the title of this article has broad implications for improving safety and natural disaster risk mitigation in correctional institutions. The implementation of Kepdirjenpas No. 57/2019 is an important step in meeting these challenges and maintaining the safety of detainees, staff and the integrity of facilities in risky environments such as correctional institutions

PERSPEKTIF YURIDIS FILOSOFIS GRASI BAGI NARAPIDANA

2024-01-31T16:56:30+08:00

The government issued a discourse on granting mass clemency due to the overcrowded conditions of the Penitentiary. The discourse raises pros and cons in the community. In handling prisoners in the Penitentiary, a policy strategy is implemented, namely coaching to improve their readiness to return to the community. This study aims to determine the philosophical juridical perspective of clemency for prisoners. This research uses normative legal research methods with secondary data sources in the form of primary legal materials, namely related laws and regulations, which are collected using literature studies. The results of the study show that clemency is a pardon in the form of changes, relief, reduction, or abolition of criminal execution, to convicts or prisoners granted by the President. Because clemency is a pardon for convicts, the only party interested in clemency is the convict himself, who is free to use or not use his right to apply for clemency, in addition to the convict, namely the legal counsel and his family. The reasons for clemency are the interests of the family of the convicted person, the convicted person has contributed to society, the convicted person suffers from an incurable disease, and the convicted person has behaved well while in prison. Similarly, clemency can be used as a way out for a convict who is in such a heartbreaking situation that it is impossible for him/her to survive in Penitentiary.

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DITINJAU DARI STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN

2024-01-31T16:56:33+08:00

Penelitian ini mendalami isu krusial terkait pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan fokus pada analisis dari perspektif standar pelayanan dasar perawatan kesehatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk menerima perawatan kesehatan yang layak. Namun, realitas di lapangan seringkali menimbulkan banyak permasalahan yang memengaruhi pemenuhan hak ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana standar pelayanan dasar perawatan kesehatan terwujud dalam konteks narapidana dan menganalisis hambatan serta tantangan yang menghambat pemenuhan hak pelayanan kesehatan mereka. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat ditingkatkan melalui peningkatan implementasi standar pelayanan dasar perawatan kesehatan. Penelitian ini berpotensi menjadi sumber rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, dan pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

PERAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DALAM PROSES REINTEGRASI ANAK BINAAN

2024-01-31T16:56:36+08:00

Abstract

The reintegration of assisted children into society is an integral part of the criminal justice system which focuses on improving behavior. The family and environment play an important role in helping assisted children adjust to society after their release from correctional institutions. Families are very important in supporting children of prisoners during and after their prison sentence. Supportive families can be a crucial source of emotional, social and economic support in helping foster children return to society. Apart from that, the social environment and support from society also play a key role in helping children to find a positive place in society. This research aims to explain the role played by the family and environment in the process of reintegrating assisted children into society. The author in this study used a qualitative research approach with the literature study method of several reading sources such as scientific articles, books, research reports and legal regulations relevant to this research. The results of the discussion in this research are about the role played by the family and the environment both when children are serving sentences within the LPKA or outside in the process of reintegrating assisted children into society.

Keywords : Foster Children, Family, Environment, Reintegration

Abstrak

Reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada perbaikan perilaku. Keluarga dan lingkungan berperan penting dalam membantu anak binaan menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah pembebasan mereka dari lembaga pemasyarakatan. Keluarga sangat penting dalam mendukung anak binaan selama dan setelah masa pidana. Keluarga yang mendukung dapat menjadi sumber dukungan emosional, sosial, dan ekonomi yang krusial dalam membantu anak binaan kembali ke masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial dan dukungan dari masyarakat juga peran kunci dalam membantu anak untuk menemukan tempat yang positif dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran keluarga dan lingkungan dalam proses reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Pustaka terhadap sumber data sekunder. Berasal dari bacaan seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian serta peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Hasil pembahasan pada penilitian ini ialah tentang peran yang dilakukan oleh keluarga serta lingkungan baik saat anak menjalani hukuman di dalam LPKA ataupun di luar untuk proses reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat.

Kata kunci : Anak Binaan, Keluarga, Lingkungan, Reintegrasi

PIDANA MATI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

2024-01-31T16:56:43+08:00

Pidana mati dalam KUHP 2023 bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) kedudukan pidana mati dalam perspektif KUHP 2023; 2) Ketentuan mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun dalam perspektif KUHP 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa 1) kedudukan pidana mati dalam perspektif KUHP 2023 bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana yang khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup. atau penjara paling lama 20 tahun. 2) Ketentuan pidana mati yang dapat diubah adalah pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan: a) rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri; atau b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ketentuan mengenai masa percobaan dalam putusan pidana mati harus diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Saran dari penelitian ini 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) sebaiknya segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar penegakannya mudah dilaksanakan. 2) Peraturan pelaksanaan pidana percobaan harus mengatur lebih jelas dan rinci

INOVASI QR CODE PADA RUPBASAN UNTUK SISTEM PENGECEKAN DAN PERAWATAN BASAN DAN BARAN

2024-01-31T16:56:48+08:00

Dalam konteks perkembangan sistem hukum di Indonesia, keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi krusial dalam penanganan barang bukti dan sitaan, terutama dalam perkara pidana. Studi ini mencermati permasalahan yang melibatkan ketidakmemadaiannya fasilitas dan tenaga pegawai, serta eselonering yang belum optimal dalam RUPBASAN. Dengan tujuan meningkatkan efisiensi, penelitian ini mengidentifikasi inovasi pada RUPBASAN, fokus pada implementasi QR Code dalam manajemen benda sitaan dan barang rampasan. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman terkait solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja RUPBASAN. Studi juga membahas implementasi QR Code pada RUPBASAN Pangkal Pinang sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran, memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, dan mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi. Kesimpulannya, inovasi QR Code di RUPBASAN dapat menjadi langkah positif dalam menghadapi era digital 4.0 dan meningkatkan pelayanan publik secara efisien.

ANALISIS PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA DI RUTAN SERANG

2024-01-31T16:56:51+08:00

Imprisonment is still an option for resolving criminal cases committed by criminal perpetrators, including female perpetrators. Imprisonment for certain cases should be carried out as an ultimum remedium by first considering providing alternative solutions through restorative justice by fulfilling a sense of justice for all parties involved through efforts to involve victims, perpetrators and the local community as well as investigators as mediators. The imposition of imprisonment, which is still dominant on criminal offenders, also has a direct impact on the increasing occupancy rate in correctional institutions compared to the available housing capacity. This research aims to determine restorative justice for female criminal perpetrators and obstacles in implementing restorative justice for women who are in conflict with the law as perpetrators with the research location at the Serang State Detention Center. The research method used is normative-empirical legal research where data will be collected using document study techniques such as statutory regulations and literature which will be analyzed descriptively qualitatively and complemented by interviews with female prisoners at the Serang State Detention Center. The research results show there are no specific arrangements for handling criminal cases using a restorative justice approach for women who commit criminal acts in the investigation and prosecution stages, and there are obstacles in implementing restorative justice for women perpetrators of criminal acts that cannot be carried out optimally due to the perpetrator's lack of knowledge of alternative solutions through restorative justice and the failure to reach an agreement between the perpetrator and the victim, and there is no agreement on fulfilling the rights of victims and the responsibilities of perpetrators

IMPLEMENTASI INOVASI APLIKASI PENGAWASAN REAL TIME “I CAN SEE YOU (ICU)” RUTAN PONDOK BAMBU

2024-01-31T16:56:55+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari penggunaan aplikasi pengawasan secara real time “aplikasi ICU” di rutan. Implementasi penggunaan apliaksi tersebut dianalisis berdasarkan Teori dari Merilee S. Grindle (1980). Dari teori implementasi tersebut akan melihat dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa hasil wawancara dengan narasumber/informan terkait, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur peneltiian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan studi dokumen lainnya. Aplikasi pengawasan ICU dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dan inovatif, sehingga seluruh kegiatan Warga Binaan Permasyarakatan diluar Blok Hunian dilaksanakan di waktu yang tepat dan dapat diawasi, juga termonitor secara akurat dan real-time pada Platform Digital ICU. Penelitian ini menganalisis berdasarkan dimensi isi dan dimensi konteks implementasi. Dimensi isi terdiri atas kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan dimensi konteks implementasi meliputi: Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; Karakteristik lembaga dan penguasa; dan Kepatuhan dan daya tanggap. Secara keseluruhan implementasi penggunaan aplikasi ICU di Rutan Pondok Bambu telah berjalan dengan efektif.