Journal of Correctional Management

PENERAPAN ANALITIK AUDIO DAN PEMINDAI BIOMETRIK SEBAGAI SISTEM PERINGATAN DINI PENGAMANAN LAPAS DAN RUTAN

Ananda Fabiyan Nasrullah — 2026-09-29

Kepadatan hunian, kompleksitas pergerakan warga binaan, dan keterbatasan perhatian petugas meningkatkan kebutuhan deteksi keamanan yang lebih dini serta akuntabel di lapas dan rutan. Artikel ini merumuskan model peringatan dini dengan pengawasan manusia yang mengintegrasikan analitik audio dan verifikasi biometrik melalui studi kepustakaan naratif-terarah terhadap regulasi pemasyarakatan, laporan resmi, standar teknis, dan penelitian mutakhir mengenai surveilans koreksional. Analitik audio ditempatkan sebagai pemicu pemeriksaan anomali, bukan bukti terjadinya agresi, sedangkan biometrik mendukung verifikasi identitas satu-banding-satu pada titik akses terkendali. Alur yang diusulkan menghubungkan peringatan sensor, verifikasi petugas, respons berjenjang, pencatatan insiden, dan evaluasi berkala. Teknologi tidak menggantikan keamanan dinamis, pertimbangan profesional, atau interaksi langsung petugas dengan warga binaan. Implementasi memerlukan pemetaan lokasi, pengujian kinerja yang representatif, pelindungan data sejak desain, pembatasan akses, prosedur cadangan, jejak audit, serta peninjauan independen atas peringatan palsu dan perbedaan kinerja antarkelompok. Uji coba bertahap diperlukan karena bukti empiris analitik audio di lingkungan koreksional masih terbatas. Efektivitas diukur melalui waktu respons, deteksi terverifikasi, kesinambungan operasi, keadilan, insiden privasi, dan beban kerja petugas.

SMART-RELIGI: Sistem Monitoring dan Asesmen Reintegrasi Terpadu bagi Narapidana Terorisme di Lapas High Risk

muhammad rian bahtiar sebastian — 2026-09-29

The management of terrorist prisoners in high-risk correctional facilities requires an approach that integrates security, risk assessment, rehabilitation, human-resource capacity, and social reintegration. Indonesia has established a normative framework through correctional and counter-terrorism legislation, the National Action Plan for Preventing and Countering Violent Extremism, and technical regulations on correctional security. This conceptual qualitative study uses document analysis of Indonesian regulations and institutional documents, supported by international literature from UNODC and ICCT. The study proposes SMART-RELIGI as an integrated model consisting of initial screening, intensive monitoring, multidisciplinary assessment, intervention and development, and reintegration tracking. The model places correctional human resources at the center of implementation and emphasizes dynamic security, structured risk assessment, inter-agency coordination, and continuous case review. SMART-RELIGI is proposed as a conceptual framework for strengthening evidence-based management of terrorist prisoners and supporting safe, sustainable reintegration.

Cyber Correctional Competency: Inovasi Penguatan SDM Pemasyarakatan dalam Menghadapi Kejahatan Siber di Lembaga Pemasyarakatan

Bima Hafizh Ramadhan — 2026-09-29

Artikel ini mengembangkan konsep Cyber Correctional Competency sebagai inovasi manajemen sumber daya manusia untuk memperkuat kesiapan lembaga pemasyarakatan menghadapi kejahatan siber dan risiko layanan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen terhadap regulasi pemasyarakatan, pelindungan data pribadi, serta informasi elektronik; laporan keamanan siber pemerintah; dokumen Sistem Database Pemasyarakatan; dan kerangka kompetensi ENISA serta NIST. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara meningkatnya pekerjaan digital pemasyarakatan dan belum meratanya literasi siber petugas. Enam pilar kompetensi dirumuskan, yaitu cyber awareness, data protection, digital evidence, incident response, secure system, dan correctional cyber intelligence. Kompetensi tersebut dipetakan pada fungsi pengamanan, registrasi, pelayanan publik, pembinaan, pengawasan, dan manajemen. Implementasi disarankan melalui microlearning berbasis peran, studi kasus, simulasi, tabletop exercise, cyber champion, serta SOP eskalasi insiden. Tantangan utama meliputi beban kerja, kesenjangan kemampuan digital, keterbatasan sarana, budaya pelaporan, koordinasi lintas unit, dan risiko privasi. Penguatan kompetensi yang bertahap dan berbasis hak dapat meningkatkan keamanan, integritas data, akuntabilitas, serta ketahanan layanan pemasyarakatan.

KESIAPAN SDM PEMASYARAKATAN DALAM INTEGRASI KECERDASAN ARTIFISIAL PADA SISTEM PENGAWASAN NARAPIDANA

I Putu Bagus Arya Bakti Negara — 2026-09-29

Kecerdasan artifisial mulai dipertimbangkan untuk pengawasan narapidana melalui kamera pintar, pengenalan wajah, deteksi anomali, analisis prediktif, dan integrasi data keamanan. Efektivitasnya tidak terutama ditentukan oleh pengadaan perangkat, melainkan oleh kesiapan petugas Pemasyarakatan yang menafsirkan peringatan dan tetap bertanggung jawab atas keputusan. Artikel ini merumuskan kerangka kesiapan SDM melalui kajian pustaka naratif-terarah terhadap regulasi pemasyarakatan dan pelindungan data Indonesia, standar tata kelola AI, kerangka kompetensi sektor publik, serta penelitian digitalisasi koreksional. Sintesis menghasilkan lima dimensi: literasi AI dan data, kompetensi teknis-operasional, kompetensi etik-hukum, pengawasan manusia dan penilaian kritis, serta adaptabilitas organisasi. Dimensi tersebut diterjemahkan menjadi pelatihan berbasis peran, asesmen kompetensi, simulasi terawasi, uji coba terbatas, telaah insiden, dan sertifikasi ulang berkala. Keluaran AI harus diperlakukan sebagai sinyal probabilistik, bukan bukti pelanggaran, serta tidak boleh menjadi dasar tunggal keputusan disiplin, klasifikasi, atau hak bersyarat. Integrasi bertanggung jawab memerlukan kewenangan jelas, minimalisasi data, jejak audit, prosedur cadangan, interaksi petugas-warga binaan yang bermakna, dan evaluasi independen atas akurasi, bias, beban kerja, keamanan, serta dampak terhadap hak.

PEMANFAATAN INTERNET OF THINGS (IoT) UNTUK KEAMANAN DAN KONTROL AKTIVITAS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Gigih Nanda Wirayuda — 2026-09-29

Indonesian correctional institutions need security systems that can respond to overcrowding, limited personnel, prohibited-goods trafficking, violence, and escape risk without reducing prisoners to permanent objects of surveillance. This article examines the lawful use of the Internet of Things (IoT) for prison security and the control of prisoner activities. It applies normative legal research through statutory, conceptual, and comparative approaches to correctional law, personal data protection, electronic-system governance, cybersecurity standards, and international prisoner-treatment principles. The study finds that intelligent cameras, biometric access controls, wearable devices, and environmental sensors may strengthen early warning, accountability, and emergency response. Nevertheless, biometric, location, health, and behavioral data create high risks of excessive surveillance, cyber incidents, algorithmic discrimination, and unclear liability. Indonesia therefore requires a risk-based regulatory model founded on legality, necessity, proportionality, data minimization, human oversight, security by design, independent audit, and effective remedies. IoT should support professional correctional judgment, not replace it.